Wakil Ketua DPD KNPI Lombok Timur Minta Bupati Copot Kadis Kesehatan Dan PUPR

LOMBOK TIMUR, NTB - Wakil ketua DPD KNPI Kabupaten Lombok Timur Muhrim Rajasa, S.Pd.I meminta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur untuk mengganti Kepala Dinas Kesehatan mengingat banyak Puskesmas tidak mendapatkan perhatian salah satunya adalah Puskesmas Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Hal tersebut disampaikan pada wartawan media ini Sabtu 15/04/2023.

"Puskesmas Sukaraja pantas mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Kesehatan, namun selama ini selalu terlupakan sehingga masyarakat yang dirawat ditempatkan di gedung yang hampir roboh" Katanya.

Lanjut Muhrim mengatakan "Berkali kali kami sampaikan namun Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur tidak pernah perduli dengan keadaan Puskesmas Sukaraja".

Muhrim juga mengatakan bahwa terlihat Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur lemah dalam membantu kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

"Sepantasnya kerja keras dan kerja cepat untuk memenuhi janji Bupati pada bidang kesehatan, sebagai Kepala Dinas punya inisiatif untuk tau tentang keadaan Puskesmas dan pelayanannya" ungkap Muhrim.

Dinas Kesehatan Lombok Timur diduga lemah dalam pengawasan di semua Puskesmas

'Ini ada yang tidak beres di dalam lingkaran Dinas Kesehatan, sehingga penting Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur mengganti pejabatnya agar apa yang jadi visi dan misinya dibidang Kesehatan terpenuhi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat" Tegas Muhrim.

Sementara mengingat janji politik Bupati Lombok Timur di hadapan masyarakat adalah rakyat cukup membawa surat dari Desa saja untuk berobat, namun faktanya sampai sekarang hal itu tidak bisa terpenuhi bahkan rakyat membawa UPPTK saja ditolak dengan alasan tidak terdaftar di DTKS.

"Sedih kami jadi rakyat di bawah kepemimpinan SUKMA dengan pelayanan yang tidak sesuai janji Politik" jelas Muhrim.

Selain bicara Dinas Kesehatan, Muhrim juga bicara imfrastruktur jalan yang masih banyak bergelombang.

"Kepala dinas PUPR Lombok Timur tidak mampu menjemput program Pusat untuk membantu Bupati seperti kepala Dinas PUPR sebelumnya" tutup Muhrim.