Sekertaris FPKBM Provinsi NTB Bantah Dugaan Adanya PKBM Bermasalah di Lotim

MATARAM, NTB - Sekertaris Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FPKBM) Provinsi NTB Saeful Muslim, SH menanggapi atas adanya pemberitaan di beberapa media online dugaan PKBM di Lombok Timur yang diduga bermasalah.

Saeful Muslim, SH mengatakan bahwa, jujur tidak semua orang sempurna dalam adminitrasi dan pengelolaan lembaganya.

"Apa yang dimuat di beberapa media, sah sah saja dan itu sebagai bentuk kontrol dan koreksi terhadap lembaga agar jauh lebih baik kedepannya lagi serta tidak perlu dipermasalahkan, kami siap memperbaiki diri dan terimakasih" katanya melalui sambungan telepon, Minggu 09/04/2023.

Menurutnya, dari data, sekitar 38 PKBM di Lombok Timur sebagai penerima BOP tahun 2023 ini, dengan total nilai 5 Milyar lebih. Tentu PKBM sebagai penerima BOP itu sudah lolos verifikasi sebagai penerima karena telah melalui tahapan dan proses yang dilakukan oleh pengawas dari Dinas terkait, sehingga kemudian dinyatakan berhak menerimanya.

"Kalau memang bermasalah tentu tidak terdaftar sebagai penerima BOP, dan BOP nya tentu tidak akan di transfer ke rekening lembaganya" jelasnya.

Lanjutnya, saya katakan dari data FPKBM Provinsi NTB, bahwa di Lombok Timur tidak ada PKBM yang bermasalah semua berjalan sesuai regulasi yang ada, tegasnya.

Sementara itu Ketua FPKBM Provinsi L. Nasrullah yang dikonfirmasi mengatakan dari Forum PKBM Provinsi akan berkordinasi dengan Dinas terkait dan FPKBM Lombok Timur untuk melakukan pembinaan terhadap PKBM guna melakukan perbaikan kedepannya agar lebih baik dalam rangka mensukseskan program pendidikan Nasional melalui satuan PKBM.

Ketika ada dugaan PKBM bermasalah maka tentu dari FPKBM Provinsi dan Kabupaten akan melakukan advokasi dan pembelaan terhadap anggota anggotanya. Kami tidak akan tinggal diam dan membiarkan begitu saja.

"Terima kasih kepada rekan rekan media yang turut peduli melakukan pengawasan terhadap kegiatan PKBM, agar kami lebih baik kedepannya. Dan Media adalah mitra kami juga" katanya.

Sementara itu Kabid PAUD dan Dikmas Ridho Rasyid, S.Pd yang dikonfirmasi (6/4) mengatakan, kami secara resmi belum menerima laporan terkait hal itu, namun segera kita akan koordinasi dengan pengawas dan FPKBM.

Ketika benar ada PKBM diduga bermasalah maka kami dari Dinas segera akan melakukan pemanggilan dan melakukan Pembinaan dan pendampingan agar menjadi lebih baik dalam pengelolaan adminitrasi dan pelaksanaan kedepannya sehingga tujuan pendidikan nasional melalui satuan pendidikan PKBM bisa tercapai.