Saya Lakukan Pengawasan Saya Off Side Ungkap Panwas Kecamatan Praya Tengah

LOMBOK TENGAH, NTB - Sekalipun anggota penyelenggara pemilu di tingkat Desa (PPS) telah dilantik dan disahkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah, namun masih marak adanya tudingan masyarakat terkait isu bahwa Panwas di tingkat Kecamatan tidak melakukan pengawasan terhadap tahapan perekrutan calon anggota penyelenggara pemilu di tingkat Desa.

Terkait tudingan tudingan yang dilemparkan masyarakat tersebut membuat salah satu anggota Komisioner Panwas Kecamatan Praya Tengah angkat bicara pada Selasa 24/01/2023.

Saat dihubungi melalui pesan singkat (Whatshaap) Muhamad Ridwan, salah satu anggota Komisioner Panwas Kecamatan Praya Tengah mengatakan bahwa tidak memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan perekrutan PPS. Sesuai dengan nama bahwa Panwas Kecamatan Praya Tengah dibentuk untuk melakukan tahapan pengawasan di tingkat Kecamatan.

Sementara tahapan Perekrutan PPS merupakan ranah KPU Kabupaten dan jelas pengawasan melekat ada di Bawaslu Kabupaten.

"Kami tidak memiliki wewenang pengawasan dalam perekrutan PPS, pengawasan melekat ada di Bawaslu Kabupaten, kalau saya lakukan pengawasan berarti saya off side" katanya.

Terkait dugaan adanya hubungan pernikahan antara anggota PPS dengan staf KPU Kabupaten Lombok Tengah disalah satu Desa di Kecamatan Praya Tengah Muhamad Ridwan mengatakan.

"Tidak ada masalah, karna didalam aturan tidak ada dicantumkan hubungan perkawinan antara penyelenggara ditingkat PPS serta terkait aturan sistem periodesasi sudah ditiadakan" jelasnya.

Terpisah, menanggapi terkait kisruh perekrutan calon anggota penyelenggara pemilu 2024 yang sedang terjadi, mantan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Muhamad Samsul Qomar yang biasa disapa MSQ meminta badan penyelenggara Pemilu dalam melakukan perekrutan calon anggota penyelenggara pemilu untuk melakukan tes sesuai dengan kemampuan jangan ada rekomendasi supaya hasil pemilu berkualitas.

"Biarkan berjalan apa adanya, lakukan tes sesuai dengan kemampuan jangan ada istilah rekomendasi, supaya hasil pemilu 2024 berkualitas" ungkapnya.

Sementara itu, pihak Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah belum memberikan tanggapan terkait tudingan masyarakat terhadap dugaan tersebut.