Kasus Aset Desa Selat Yang Diduga Kuat Melibatkan Oknum Anggota DPRD Lobar Dipertanyakan Para Aktivis

LOMBOK BARAT, NTB - Sejumlah Aktifis yang tergabung dalam gerakan penyelamat aset daerah mempertanyakan kembali sejauh mana tindak lanjut aduan dugaan penjualan aset Desa Selat yang melibatkan oknum anggota DPRD ke Kapolda NTB.

Asmuni, salah satu aktivis pergerekan penyelamat aset Lombok Barat mengungkapkan, sejauh ini pihak Kepolisian (Polda NTB - Red) belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini, padahal menurutnya, laporan mereka masuk ke Polda NTB dari tahun 2019.

"Pertanggal 23 Desember 2019,laporan pengaduan kami masukkan, berkaitan soal lahan yang menjadi Aset Lobar di Desa Selat, Kecamatan Narmada dengan lokasi sangat strategis, yakni di pinggir jalur utama, yang mana luas lahan tersebut, diperkirakan sekitar 4.868 m2 dengan kisaran harga mencapai miliaran rupiah" Ungkapnya

Asmuni menilai, dari laporan yang ia layangkan itu, cukup banyak alat bukti yang dilampirkan sebagai bukti awal pengaduan, mulai dari catatan Pemerintah Daerah Lombok Barat yang paling bawah, yang di catat oleh Desa dan Camat, bahkan catatan neraca di aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, belum lagi catatan tim inventaris Provinsi Daerah tingkat satu Nusa Tenggara Barat tahun 1988 dan keterangan masyarakat yang menempati kepada siapa dia menyewa dan membeli obyek tersebut.

Sejauh ini kata asmuni, mesakipun Sudah Ada SP2HP yang mereka terima pada tahun 2020 kemarin, namun setelah itu tidak ada lagi kabar dari kasus tersebut.

"Memang benar kami sudah menerima SP2HP Nomor : B/84/VI/2020/Dit Reskrisus itupun pertanggal 09 Juli 2020 dan sampai sekarang tak ada lagi kabar atas kasus tersebut" Ungkapnya

Untuk kasus ini, kataAsmuni, pihaknya pasti akan datang silaturrahmi nantinya ke Kapolda NTB untuk mempertanyakan kembali sejauh mana penanganan kasus aset yang sudah dilaporkan ini.

"Hal ini kami lakukan agar apa yang menjadi instruksi presiden RI kepada Polri untuk mengusut mafia tanah guna memberi kepastian hukum kepada masyarakat sejalan sebagaimana rasa sebuah keadilan.

Seperti apa yang pernah diucapkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di seluruh Indonesia.

Upaya ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia

"Kami percaya kepada bapak Kapolda NTB yang pasti akan mengusut tuntas aduan masyarakat, karena sudah sangat jelas atas perhatian, Presiden yang menginformasikan, mengintruksikan kepada kapolri untuk mengusut tuntas masalah kasus mafia tanah, tentunya dan pasti instruksi dari Presiden pasti akan dilaksanakan oleh pihak Polda NTB untuk memberi kepastian kepada masyarakat, kepastian hukum atas persolan pengaduan masyarakat terhadap indikasi dugaan keterlibatan oknum pejabat DPRD Lombok Barat didalam persolan aset Selat di Kecamatan Narmada yang sudah dilaporkan" cetus Asmuni. (red)